LINGGA (Gebraknusantara.id) – Mantan Bupati Lingga, Alias Wello, akhirnya angkat bicara menanggapi polemik gagal bayarnya Tunjangan Hari Raya (THR) ASN di Kabupaten Lingga. Tokoh yang akrab disapa Awe ini secara gamblang membongkar data mengejutkan yang membantah narasi “kas kosong” yang selama ini menjadi tameng pemerintah daerah.

 

Melalui keterangan tertulisnya, Senin (27/04), Awe mengungkapkan bahwa jika angka tidak pernah berbohong, maka yang terjadi di Lingga hari ini adalah sebuah ketidakberesan besar dalam pengelolaan anggaran.

 

Berdasarkan data resmi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Kementerian Keuangan, per 12 April 2026, realisasi dana yang masuk ke Lingga sudah mencapai Rp165,15 miliar atau sekitar 31,01% dari total pagu tahunan.

​Khusus untuk Dana Alokasi Umum (DAU) saja, Awe membeberkan bahwa hingga pertengahan April 2026, pusat telah mentransfer sekitar Rp137,1 miliar ke kas daerah Lingga. Angka ini merupakan akumulasi transfer rutin sejak Januari yang seharusnya lebih dari cukup untuk mengamankan hak dasar para pegawai menjelang hari raya.

​

Secara matematis, kebutuhan untuk membayar THR ASN dan PPPK di seluruh Kabupaten Lingga hanya menyedot anggaran sekitar Rp20 miliar. Jika dibandingkan dengan total dana yang sudah masuk, maka THR tersebut hanya memakan porsi sekitar 12 hingga 15 persen saja dari dana yang tersedia di awal tahun.

 

​”Data tidak bisa berbohong. Uang itu ada dan sudah masuk. Jadi, kalau alasannya kas kosong untuk membayar THR yang cuma Rp20 miliar, ini sangat tidak masuk akal secara fiskal,” tegas Awe dengan nada bicara yang tajam.

​Kondisi ini memicu pertanyaan krusial yang harus dijawab oleh pemerintah daerah: ke mana perginya uang ratusan miliar yang sudah masuk sejak awal tahun tersebut? Awe menduga kuat terjadi malpraktik manajemen kas, di mana dana yang seharusnya menjadi kewajiban utama justru “disedot” untuk kepentingan lain yang bukan prioritas mendesak.

 

​Indikasi yang muncul mengarah pada dugaan bahwa anggaran tersebut lebih dulu dialirkan untuk membayar kegiatan fisik yang dipaksakan berjalan, program pokok pikiran (pokir) elit, hingga proyek yang berafiliasi dengan lingkar kekuasaan.

 

Polanya terlihat jelas; belanja non-mendesak didahulukan, sementara keringat ASN justru ditempatkan di urutan terakhir.

​Bagi Awe, alasan pemerintah yang mengaku masih “menunggu transfer pusat” adalah lagu lama yang tidak relevan dengan fakta bahwa dana sudah mengucur deras sejak Februari. Ia menyebut situasi ini sebagai bentuk kegagalan fatal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menetapkan skala prioritas yang berpihak pada kesejahteraan pegawai.

​Tragedi ini dianggap sangat memprihatinkan karena terjadi di tengah ambisi pemerintah daerah yang bersikeras membangun kantor bupati senilai puluhan miliar melalui utang bank yang belum jelas akadnya. Ironi ini memperlihatkan bahwa pemerintah lebih memilih memupuk beban utang daripada menuntaskan kewajiban rutin kepada ribuan keluarga ASN di Lingga.

 

​Awe menyimpulkan bahwa Lingga hari ini tidak sedang mengalami krisis uang, melainkan krisis kejujuran dan krisis keberpihakan pemimpin. Jika dana ratusan miliar yang sudah masuk tidak mampu mengamankan THR yang hanya Rp20 miliar, maka wajar jika publik mencurigai adanya aliran anggaran yang hanya dinikmati oleh segelintir pihak.

​

Hingga berita ini diturunkan, redaksi Gebraknusantara.id masih terus berupaya meminta klarifikasi dari Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua TAPD dan pihak BPKAD Lingga untuk menjelaskan secara transparan ke mana aliran dana Rp165 miliar yang telah masuk tersebut digunakan.