Oleh Eka Arie Sandy
LINGGA — Pernyataan santai Bupati Lingga, M. Nizar, mengenai kasus korupsi dalam sebuah dialog terbuka menuai kritik tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Bunda Melayu (LBM) Lingga. Gaya bahasa bupati yang terkesan ‘memaklumi’ dengan ungkapan “kadang terpeleset dan kadang tidak sengaja” dinilai LBM sebagai bentuk ketidaktegasan bupati terhadap bawahannya dan persoalan integritas. Sikap ini dianggap LBM sebagai salah satu alasan utama ketidakhadiran mereka dalam acara tersebut (10/09).
Sebelumnya, LBM Lingga secara tegas memilih untuk tidak hadir dalam acara dialog tersebut. Dalam surat resmi yang mereka keluarkan, Ketua LBM Lingga, Rasyid Maulana, membeberkan alasan di balik ketidakhadiran mereka: skeptisisme mendalam terhadap efektivitas dialog yang dianggap hanya sebagai “seremoni” atau kamuflase.
Janji Periode Kedua yang Terbengkalai
Menurut LBM, pelantikan Nizar dan wakilnya, Novrizal, untuk periode kedua seharusnya menjadi momentum untuk gebrakan dan penyelesaian masalah lama. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. LBM menyoroti lambatnya penanganan kasus-kasus hukum yang sudah menjadi “warisan” dari periode sebelumnya. Mereka menyebut sorotan media dan desakan masyarakat mengenai dugaan korupsi proyek bibit bonsai dan hilangnya aset daerah masih terus menggema tanpa jawaban yang memuaskan.
Keresahan publik semakin diperparah dengan munculnya kasus baru, yaitu dugaan korupsi proyek Jembatan Marok Kecil yang bahkan telah menetapkan tersangka. Fakta ini, menurut LBM, membuktikan bahwa masalah integritas dalam pengelolaan anggaran daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar dan nyata.
‘Kami Butuh Eksekusi, Bukan Seremoni’
Rasyid Maulana secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka skeptis terhadap forum dialog yang ditawarkan Pemkab. Ia menyoroti pernyataan bupati yang terkesan bertele-tele saat menanggapi masalah korupsi. “Payah nak cakap, intinye memang kite… ade terpeleset, ade unsur ketidaksengajaan,” ujar bupati dalam rekaman yang beredar. Pernyataan ini dinilai sebagai upaya untuk memaklumi kesalahan, padahal menurut LBM, yang dibutuhkan adalah ketegasan dan tindakan.
LBM menilai dialog ini berisiko hanya menjadi ajang untuk menunjukkan bahwa pemerintah telah “mendengar” padahal masalah fundamental tidak pernah benar-benar diselesaikan.
”Aspirasi kami jelas: kami tidak butuh seremoni, kami butuh eksekusi. Kami tidak butuh sekadar catatan rapat, kami butuh keberanian untuk membersihkan birokrasi dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” tegas Rasyid dalam suratnya.
Keputusan LBM untuk tidak hadir adalah sebuah pesan keras. Mereka menegaskan bahwa kesabaran publik ada batasnya. LSM ini akan memfokuskan energi pada langkah-langkah advokasi yang lebih konkret, sebagai bentuk perlawanan terhadap tata kelola pemerintahan yang tidak transparan. Aksi ini menjadi pengingat bagi Bupati Nizar bahwa gaya santai dan pernyataan yang terkesan memaklumi kesalahan tidak akan cukup untuk meredam kekecewaan publik.
Baca Juga:
GEGER! Kejari Lingga Resmi Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Proyek Jembatan Marok Kecil yang Mangkrak
