Oleh Eka Arie Sandy
LINGGA – Polemik proyek semenisasi jalan di Desa Kuala Raya terus memanas. Setelah pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Kepulauan Riau dinilai tidak transparan, Ketua DPC Projo Lingga, Selamat Riyadi, meminta Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, untuk mencopot Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perkim, Kartini Srikandi.
Tuntutan tegas ini muncul menyusul pertemuan antara pihak dinas dan masyarakat yang berujung kebuntuan. Dalam pertemuan tersebut, pihak dinas menolak permintaan warga untuk melihat dokumen penting seperti gambar proyek dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Penolakan ini semakin memperkuat kecurigaan publik terhadap pengerjaan proyek yang sejak awal sudah menuai sorotan.
Selamat Riyadi menegaskan bahwa sikap Kartini Srikandi sebagai kepala bidang yang bertanggung jawab diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
”Proyek ini dibangun menggunakan uang rakyat. Sebagai pejabat publik, beliau wajib memberikan akses informasi. Sikapnya yang menolak memberikan dokumen justru memunculkan pertanyaan besar, ada apa sebenarnya yang disembunyikan?” tegas Selamat.
”Kami minta Bapak Gubernur Ansar Ahmad tidak diam. Proyek ini sudah dilaporkan oleh masyarakat, dan jawaban yang diberikan justru memicu konflik baru. Kami minta Bapak Gubernur segera mencopot Ibu Kartini Srikandi, karena beliau sudah tidak becus dalam menjalankan tugas dan terbukti melanggar undang-undang,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perkim Kepri belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut. Keputusan kini berada di tangan Gubernur Ansar Ahmad untuk menanggapi desakan yang datang langsung dari masyarakat Lingga.
𝐁𝐚𝐜𝐚 𝐉𝐮𝐠𝐚:
