Lingga – Pada Kampanye Dialogis yang digelar Awe-BISA dipantai Batu Berdaun Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, ditanya salah satu Warga tentang tuduhan saat menjabat banyak memberhentikan ASN tanpa sebab. Alias Wello mengungkap sebuah cerita mencengangkan terkait alasan pemberhentian beberapa ASN (Aparatur Sipil Negara) dimasa kepemimpinannya dulu sewaktu menjabat sebagai Bupati Lingga.
Masalah pertama adalah masalah Kedisiplinan ASN yang meliputi PTT (Pegawai Tidak Tetap), THL (Tenaga Harian Lepas), maupun PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang menurutnya prilaku disiplin adalah harga mati dan syarat mutlak untuk ASN yang mengemban tugas dan kewajiban melaksanakan pelayanan publik sesuai Tugas, kewajiban, dan fungsi ASN itu sendiri.
Dalam penerapan masalah kedisiplinan, ketika Alias Wello memimpin dipastikan semua ASN diperlakukan sama tidak terkecuali. Ia sempat bercerita pengalamannya memberhentikan PNS yang padahal adalah orang terdekatnya, namun untuk kepentingan Daerah dan Masyarakat, Ia sanggup mengambil tindakan meski rasa sedih tak dapat Ia hindari.
“Saya harus jujur mengatakan bahwa memang itu (memecat ASN) pernah saya lakukan dengan tanggung jawab, dengan tanggung jawab kerja saya dan akan saya pertanggung jawabkan kepada Allah SWT tentang apa yang saya putuskan. Sebagai contoh, saya pernah memberhentikan PNS yang punya hubungan sangat baik dengan saya, ia adalah seorang dokter yang berstatus PNS, namun karena melalaikan tugasnya terpaksa saya berhentikan”, ungkapnya.
Masalah pemberhentian ASN menurutnya pasti punya alasan yang kuat, contoh lain ia bercerita ada seorang anak daerah yang juga berstatus PNS yang juga ia berhentikan karena masalah kedisiplinan dalam mengemban tugas dan kewajiban seorang ASN.
“Nah ini satu lagi anak kampung kita, teman dekat saya, dia pegawai (ASN Pemkab Lingga) tapi orang selalu jumpa dia di kedai kopi tanjung pinang sana, saya beberapa kali ingatkan namun tetap tidak dihirau. Akhirnya dengan berat saya keluarkan surat pemberhentian untuknya”, paparnya.
Dari dua contoh yang diceritakan, menurutnya sudah cukup menjelaskan terkait masalah kedisiplinan ASN sebagai alasan pemberhentian kala itu.
“Itu ceritanya, dua sudah cukup, kalau satu kurang. Pahamlah ikak”, pungkasnya.
Namun tidak hanya masalah kedisiplinan, cerita berikutnya yang dikisahkan Alias Wello setelah itu sangat mencengangkan. Ia menyebut setelah ia baru saja dilantik menjadi Bupati Kabupaten Lingga kala itu, Ia mendapati jumlah PTT dan THL yang sangat berlebihan dan tidak sesuai dengan fasilitas yang tersedia, bahkan ada ASN yang tidak kebagian kursi untuk bekerja, menggambarkan betapa banyaknya PTT dan THL saat itu.
Setelah ditelusuri, menurutnya sebelum Pilkada yang ia ikuti pada saat itu, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab merekrut ASN untuk menjadi PTT dan THL agar mendapatkan simpati masyarakat untuk kepentingan tertentu dalam kontestasi politik Pilkada Lingga tahun 2015 yang dimenangkannya. Padahal saat itu Kabupaten Lingga mengalami Defisit anggaran yang tidak sedikit ditambah PAD masih sangat minim dikala Ia baru menjabat.
“Setelah saya telusuri, ternyata banyak para PTT dan THL yang baru di rekrut pada saat sebelum Pilkada kala itu dengan tujuan tertentu, hal tersebut secara otomatis menjadi tanggung jawab saya untuk menyelesaikan masalah itu”, lanjutnya
“Jadi setelah kami cek dengan teliti, dan untuk kepentingan masyarakat secara luas, kami melakukan evaluasi ASN sesuai dengan kebutuhan, hal tersebut dilakukan untuk segera memulihkan keadaan yang sedang terpuruk kala itu”, cerita Alias Wello.
Ia menambahkan, supaya diketahui semua pihak, agar tidak ada lagi kejadian serupa, bahwa di tahun 2025 mendatang tidak akan ada lagi PTT dan THL, sebab oleh pemerintah pusat semuanya akan berganti dengan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). PPPK di Kabupaten Lingga diberi kuota besar yang sebelumnya dibiayai sebagian oleh Pemerintah Pusat, namun kabarnya kedepan akan sepenuhnya dibiayai oleh APBD.
“Saya bicara tidak ada ditutupi, tapi kalau itu benar (biaya PPPK ditanggung APBD), saya yakin APBD kita tidak akan kuat untuk membayar ribuan orang tersebut. Saat ini jumlah PTT yang akan jadi PPPK tidak sedikit, nanti jika kami menang, tidak menuntup kemungkinan, kami akan dituduh lagi dengan isu seperti itu”, tutupnya.(EAS)
