Oleh Eka Arie Sandy | Gebraknusantara.id
LINGGA – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lingga mengucurkan dana hingga lebih dari Rp2,3 miliar dari APBD 2025 untuk revitalisasi gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga memicu kritik tajam. Anggaran yang dianggap tak masuk akal ini disuarakan lantang oleh Wahiduz Zaman, Ketua Bidang Hukum LSM PERANG. Ia tak segan menyebut, kebijakan ini merupakan bentuk ketidakadilan di tengah jeritan masyarakat yang masih berjuang dengan kesulitan ekonomi dan keterbatasan infrastruktur.
”Di saat masyarakat Lingga masih berjuang menghadapi kesulitan ekonomi, pemerintah justru mengalokasikan anggaran yang cukup fantastis untuk renovasi gedung Kejari Lingga. Ada apa di balik ini?” tegas Wahiduz Zaman, seolah menyiratkan adanya kejanggalan dalam prioritas anggaran daerah.
Wahiduz juga menyinggung pola penganggaran yang ia nilai tidak adil. Menurutnya, alokasi dana besar untuk Kejari seolah menjadi “langganan” tahunan, sementara kebutuhan dasar rakyat tak kunjung terperhatikan.
”Setiap tahun Kejari Lingga selalu mendapat prioritas anggaran yang signifikan. Sementara masih banyak infrastruktur penting seperti jalan desa, jembatan, sarana kesehatan, dan fasilitas pendidikan yang belum tersentuh,” ungkapnya.
”Mengapa Gedung Mewah, Sementara Sekolah Terbakar Dibiarkan?”
Pernyataan provokatif Wahiduz Zaman semakin diperkuat oleh fakta yang ada di lapangan. Ia membandingkan anggaran Rp2,3 miliar untuk gedung Kejari dengan kondisi memprihatinkan sebuah sekolah di Kampung Air Salak, Desa Batu Kacang. Sekolah tersebut sudah ludes terbakar dan dibiarkan terbengkalai selama dua tahun tanpa perbaikan.
”Anggaran miliaran rupiah digelontorkan untuk instansi vertikal, sementara sekolah anak-anak kita dibiarkan menjadi puing. Ini adalah bukti nyata bahwa prioritas pemerintah kita telah bergeser. Mengapa gedung mewah harus didahulukan, sementara masa depan anak-anak kita diabaikan?” lanjut Wahiduz dengan nada mempertanyakan nurani para pembuat kebijakan.
Pernyataannya ini bukan sekadar kritik, melainkan sebuah seruan keras yang menuntut transparansi dan keadilan dalam penggunaan anggaran publik. Ia mempertanyakan, apakah benar gedung Kejaksaan lebih penting daripada sarana pendidikan yang menunjang masa depan generasi Lingga?
