Lingga, Kepulauan Riau – Aksi protes damai yang digelar Gerakan Melayu Bersatu di depan Kantor UPP Syahbandar Kelas III Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, pada Minggu (25/05/2025), berakhir dengan kekecewaan mendalam. Ketua aksi, Zuhardi, menyatakan rasa frustrasinya setelah mendengar penjelasan Kepala Syahbandar, Mahyudin, yang dinilai mengelak dari tanggung jawab.

“Kami Dikhianati oleh Pejabat yang Seharusnya Menjaga Hukum!”

Zuhardi dengan tegas menyoroti izin berlayar yang diberikan Syahbandar kepada kapal pengangkut bauksit milik PT Hermina Jaya. Padahal, kapal tersebut beroperasi di Pelabuhan PT Telaga Bintan Jaya yang tidak memiliki izin resmi!

Dalam konferensi pers yang sempat dihindari Mahyudin, akhirnya ia mengaku bahwa dokumen kapal hanya diverifikasi secara daring melalui layar monitor. Namun, alih-alih menindak pelanggaran, Syahbandar justru membiarkan kapal itu berlayar dengan dalih “keselamatan”.

“Ini bukan alasan, ini pembodohan publik!”
Zuhardi geram. Ia menegaskan, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama pejabat publik. “Kami tidak anti-investasi, tapi kami menolak main belakang! Kalau preman jalanan bisa ditindak, mengapa oknum berjas justru dibiarkan?”

Dari Aksi ke KPK: Pencarian Keadilan Tak Berhenti di Sini
Merasa seperti “diprank”, Zuhardi mengungkapkan bahwa baru setelah aksi ini, ia mengetahui adanya perjanjian terselubung yang tidak disampaikan sebelumnya. Kekecewaan ini memicu langkah tegas: laporan ke KPK sudah disiapkan!

“Tiket ke Jakarta sudah di tangan. Kami akan kejar keadilan sampai ke tingkat tertinggi!” tegasnya, menunjukkan keseriusan gerakan ini.

Aksi ini bukan sekadar protes biasa, melainkan lonceng peringatan bagi pengawasan pelabuhan di Lingga. Masyarakat menunggu tindak lanjut aparat—akankah hukum ditegakkan, atau pelanggaran justru dibiarkan berlindung di balik seragam dinas?

#LinggaMenuntutKeadilan #StopMafiaPelabuhan

Laporan : Eka Arie Sandy